HaiMalang.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Malang menyampaikan sembilan poin kritis dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Rendra Masdrajad Safaat, yang akrab disapa Jiren, dalam rapat paripurna pada Senin, 19 November 2024.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp161,3 miliar atau 13,7% dari rencana awal.
Fraksi PKS DPRD Kota Malang menilai turunnya target PAD di Ranperda APBD 2025 dapat mempengaruhi kemampuan Kota Malang dalam mendanai berbagai program prioritas.
“Penurunan ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota harus segera mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD, seperti melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penerapan aturan yang lebih tegas,” ungkap Rendra.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti meningkatnya piutang daerah yang diperkirakan mencapai Rp340 miliar pada akhir tahun ini.
Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini melalui penguatan regulasi, pembaruan data, dan pengawasan yang lebih intensif.
Pada aspek belanja daerah, Fraksi PKS juga mencatat bahwa alokasi untuk belanja pegawai yang mencapai 47% dari total belanja melebihi batas maksimal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu 30%.
Fraksi PKS meminta agar anggaran tersebut direvisi demi pengalokasian dana yang lebih proporsional untuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan drainase guna mengatasi masalah genangan air tahunan.
“Kami berharap kebijakan anggaran ini dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan Kota Malang bisa lebih baik dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Rendra.
Reporter: Yati
Editor: Imam Abu Hanifah
