Haimalang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (21/10/2026). Memasuki dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, massa menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari demokrasi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, mengatakan aksi tersebut bertujuan mengampanyekan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Isu yang disoroti meliputi kondisi demokrasi, kelangkaan BBM, kenaikan harga pangan, penurunan IHSG, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ratusan mahasiswa melakukan aksi pada saat dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo di Malang. Ben/Haimalang
“Aksi hari ini berfokus kepada tajuk untuk mengkampanyekan suara kedaulatan rakyat bisa bergaung di Kota Malang. Harapannya dari aksi simbolik ini, kita tidak hanya mengajak mahasiswa, tapi kita juga seluruh elemen masyarakat, buruh, tani, untuk terus bersama-sama memegang aksi hari ini,” ujarnya.
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu juga berencana meningkatkan eskalasi aksi pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Rencana tersebut disebut sejalan dengan agenda gerakan nasional yang turut mengonsolidasikan aksi di berbagai daerah.
Arif mengatakan penyatuan suara antardaerah diperlukan untuk menyampaikan persoalan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah konkret.
“Memang di tanggal 28 Oktober 2026 kita akan menyampaikan eskalasi lebih lanjut untuk menyikapi bersama bagaimana menyerukan selamatkan kedaulatan rakyat,” ungkapnya.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa empat fokus tuntutan, yakni persoalan ekonomi, hukum, tata kelola dan kebijakan negara, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, serta pendidikan. Mereka juga mendorong pembentukan komite perlawanan di setiap daerah agar berbagai persoalan masyarakat dapat disuarakan secara lebih luas.
“Tuntutan yang kami bawakan bersifat membangun komite perlawanan di setiap daerah karena harapannya respons di setiap daerah itu juga turut mengkampanyekan permasalahan,” lanjutnya.
Selain itu, massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terkait kebakaran hutan yang dinilai telah berlangsung berlarut-larut. Mereka juga menyoroti pengelolaan anggaran penanggulangan bencana dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
Arif menilai pemerintah perlu membenahi tata kelola anggaran negara agar penanganan bencana berjalan efektif. Ia turut menyinggung dugaan penyalahgunaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menurutnya harus menjadi perhatian.
“Bagaimana upaya pemerintah agar segera membenahi APBN dan juga relokasi yang digunakan dalam setiap distribusi dan permasalahannya. Anggaran BNPB yang seharusnya menanggulangi bencana malah dikorupsi. Kemudian pemerintah harus fokus membenahi tata kelolanya,” tuturnya.
Pernyataan mengenai dugaan korupsi anggaran BNPB tersebut merupakan tudingan yang disampaikan pihak aliansi dalam aksi demonstrasi.
