Haimalang – Penguatan tata kelola perusahaan menjadi salah satu tantangan bagi industri kecil dan menengah (IKM) rokok. Ketergantungan terhadap pemilik dalam pengambilan keputusan, lemahnya pengendalian bahan baku, hingga belum terukurnya produktivitas tenaga kerja menjadi persoalan yang perlu dibenahi agar pengelolaan usaha berjalan lebih profesional.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Rektor II Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Irma Tyasari, Ph.D., saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajerial dan Organisasi untuk Industri Pabrik Rokok (IKM Rokok) DBHCHT Tahun Anggaran 2026 di Kota Pasuruan, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tersebut, Irma menyampaikan materi mengenai manajemen organisasi, tata kelola perusahaan, pengendalian operasional, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP).
Menurut Irma, industri rokok memiliki karakteristik bisnis yang kompleks. Pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, bahan baku, keuangan, distribusi, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
Wakil Rektor II Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Irma Tyasari, Ph.D., saat menjadi narasumber Pelatihan Manajerial. Dok/Humas
“Industri Kecil dan Menengah (IKM) produksi rokok memiliki karakteristik bisnis yang cukup kompleks. Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai target, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia, bahan baku, proses produksi, keuangan, distribusi, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Irma dalam materi pelatihannya.
Tata Kelola Perusahaan Bukan Hanya untuk Industri Besar
Salah satu hal yang ditekankan Irma adalah pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip ini dinilai relevan diterapkan pada IKM, meskipun skala organisasinya tidak sebesar perusahaan manufaktur.
Persoalan yang kerap muncul pada IKM antara lain belum jelasnya pembagian tugas, keputusan yang masih bersifat informal, serta pengawasan operasional yang belum terintegrasi.
“Bagi IKM produksi rokok, GCG bukan hanya diperlukan oleh perusahaan besar. Justru pada IKM, tata kelola sangat penting karena sering kali pemilik terlibat langsung dalam hampir seluruh keputusan operasional,” papar Irma.
Ia menjelaskan, penerapan GCG mencakup lima prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
Implementasinya dapat dimulai melalui pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Bagian produksi, misalnya, bertanggung jawab terhadap pencapaian target produksi. Bagian gudang mengelola persediaan, sedangkan bagian keuangan melakukan pengendalian anggaran dan biaya.
Dengan pembagian tersebut, setiap bagian memiliki tanggung jawab dan hasil pekerjaan yang dapat diukur.
SOP Menjadi Fondasi Pengelolaan Usaha
Selain tata kelola, Irma menyoroti pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan secara konsisten.
SOP tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan pedoman kerja yang mengatur urutan kegiatan, tanggung jawab, standar pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian.
“SOP merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dalam konteks IKM pabrik rokok, SOP dapat diterapkan pada berbagai aktivitas, mulai dari pengadaan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan di gudang, proses produksi, pemeriksaan kualitas, pemeliharaan mesin, hingga administrasi cukai.
Keberadaan prosedur tertulis juga membantu mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap kebiasaan atau pengalaman individu. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan berdasarkan standar yang sama meskipun dilakukan oleh pekerja yang berbeda.
Pengendalian Operasional Harus Berbasis Data
Pembahasan berikutnya mencakup manajemen operasional dan pengendalian internal. Irma menekankan pentingnya penggunaan data dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, termasuk ketika realisasi produksi tidak mencapai target.
Dalam salah satu contoh yang disampaikan, perusahaan memiliki target produksi 500.000 batang per hari, tetapi realisasinya hanya mencapai 470.000 batang.
Selisih tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya, baik dari ketersediaan bahan baku, kesiapan mesin, tenaga kerja, maupun produk yang tidak memenuhi standar.
“Apabila target produksi 500.000 batang, sedangkan realisasi hanya 470.000 batang, manajer operasional harus mengidentifikasi penyebabnya. Penyebab harus berdasarkan data, bukan asumsi manajer,” tegas Irma.
Selain pencapaian produksi, pengendalian persediaan juga menjadi bagian penting dalam manajemen operasional. Penerapan sistem pencatatan stok, pemeriksaan fisik persediaan, serta pengaturan batas minimum bahan baku diperlukan untuk mencegah pemborosan maupun gangguan proses produksi.
Melalui penguatan manajemen organisasi, penerapan tata kelola perusahaan, dan penyusunan SOP, IKM diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan usaha yang lebih terstruktur. Profesionalisme perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya, mengendalikan risiko, dan memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.
