Haimalang – Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni semestinya tidak hanya diperingati sebagai seremoni tahunan. Momentum ini juga dapat menjadi ruang refleksi untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Dr. Andri Fransiskus Gultom, M.Phil., tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan sekadar persoalan ekonomi maupun politik, melainkan melemahnya tradisi berpikir kritis dalam ruang publik. Ia menilai Pancasila kerap diposisikan hanya sebagai simbol dan slogan, bukan sebagai dasar filosofis yang hidup dalam penyusunan kebijakan publik.
“Pancasila itu bukan sekadar jimat untuk dibaca, melainkan sebuah penuntun dinamis yang harus menubuh dalam setiap kebijakan dan denyut nadi keadilan sosial,” ujarnya.
Ketika Nalar Kritis Memudar
Dalam pandangannya, berbagai persoalan nasional menunjukkan adanya kecenderungan pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dibanding visi pembangunan yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi melahirkan kebijakan yang kurang memperhatikan aspek keadilan sosial dan basis ilmiah yang kuat. Di sisi lain, ruang publik juga semakin rentan dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi, serta perdebatan yang miskin argumentasi.
Dr. Andri mengacu pada pemikiran filsuf Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif dalam demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka, kritis, dan bebas dari dominasi kepentingan instrumental.
Tantangan Ekonomi dan Politik
Ia juga menyoroti berbagai dinamika ekonomi dan politik yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari tekanan terhadap daya beli, ketimpangan ekonomi, hingga tantangan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Dalam perspektifnya, berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali orientasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan manfaat bagi seluruh warga negara.
Papua dan Persoalan Keadilan Sosial
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam tulisannya adalah kondisi Papua. Menurut Dr. Andri, persoalan Papua tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan keamanan semata, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat lokal.
Ia menilai dialog yang setara dan penghormatan terhadap keberagaman budaya menjadi bagian penting dalam membangun persatuan nasional yang berkelanjutan.
Memahami Konsep “Logopathopolis”
Dalam refleksinya, Dr. Andri memperkenalkan istilah baru yang ia sebut sebagai Logopathopolis. Istilah tersebut berasal dari tiga kata Yunani, yaitu logos (nalar), pathos (penyakit atau penderitaan), dan polis (negara). Secara sederhana, Logopathopolis menggambarkan kondisi ketika sebuah negara mengalami krisis nalar dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kondisi ini ditandai dengan melemahnya kualitas perdebatan publik, dominasi simbolisme politik, serta berkurangnya perhatian terhadap substansi dan keadilan sosial.
Dr. Andri Fransiskus Gultom, M.Phil.
Pancasila Harus Menjadi Instrumen Kritik Sosial
Dr. Andri berpendapat bahwa Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap berbagai persoalan sosial.
Nilai-nilai Pancasila, menurutnya, perlu digunakan untuk membaca persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga berbagai bentuk ketidakadilan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Dengan demikian, Pancasila tidak berhenti sebagai dokumen normatif, melainkan hadir sebagai pedoman dalam merumuskan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi warga negara.
Peran Akademisi dan Masyarakat Sipil
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dr. Andri menegaskan pentingnya peran akademisi, intelektual, dan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan budaya berpikir kritis, mendorong literasi publik, serta menghadirkan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan.
“Kaum intelektual tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus hadir untuk mengedukasi masyarakat dan menyuarakan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Teknologi dan Masa Depan Demokrasi
Di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Dr. Andri mengingatkan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas berpikir masyarakat, bukan justru digunakan sebagai alat manipulasi informasi.
Menurutnya, AI memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membantu penyusunan kebijakan yang lebih akurat. Namun pemanfaatannya harus tetap berpijak pada prinsip etika dan kemanusiaan.
Meneguhkan Kembali Semangat Pancasila
Menutup refleksinya, Dr. Andri mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis yang hidup dalam kehidupan bernegara.
Bagi dirinya, Hari Lahir Pancasila bukan hanya momen mengenang sejarah, tetapi juga kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama.
Dengan semangat tersebut, Pancasila dapat terus relevan sebagai pedoman dalam menjawab berbagai tantangan Indonesia di masa kini maupun masa depan.
