Haimalang – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta percepatan realisasi anggaran pemulihan sektor pertanian dan perkebunan di Aceh pascabencana hidrometeorologi. Dari total dukungan senilai Rp1,7 triliun, sebagian besar anggaran masih menunggu proses penyaluran agar manfaatnya segera dirasakan petani.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengatakan komunikasi antara Kementan dan Pemerintah Aceh berjalan dengan baik. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan penjelasan yang disampaikan juru bicara Pemerintah Aceh mengenai mekanisme bantuan pemulihan sektor pertanian.
“Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur,” ujar Arief di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Arief menjelaskan, dari total anggaran Rp1,7 triliun, sekitar Rp530 miliar telah dialokasikan langsung ke Pemerintah Aceh melalui skema Tugas Pembantuan untuk program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah. Sementara sisanya sekitar Rp1,2 triliun dikelola melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementan dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian, benih padi, jagung, serta berbagai komoditas pertanian lainnya yang akan disalurkan kepada petani.
Meski demikian, pelaksanaan program yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan tersebut belum berjalan sesuai target. Hingga awal Agustus 2026, realisasinya baru mencapai sekitar 48 persen, padahal penyelesaian program ditargetkan rampung pada Juni lalu.
Menurut Arief, percepatan penyerapan anggaran menjadi penting mengingat sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2026 tinggal beberapa bulan. Apabila tidak terserap hingga akhir tahun, anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas negara.
Kondisi serupa juga terjadi pada anggaran yang dikelola satker pusat dan balai Kementan. Arief menyebut proses penyaluran masih terkendala lambatnya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dari pemerintah daerah.
Tanpa dokumen CPCL yang lengkap, proses pencairan bantuan tidak dapat dilakukan. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar bantuan bisa segera diterima petani yang terdampak bencana.
Baca juga Hidup Berdampingan dengan Gunung Semeru, Tanah Api Penopang Ekonomi Warga
“Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama melakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini serapan anggaran secara keseluruhan baru mencapai sekitar 25 persen sehingga masih tersisa sekitar Rp1,1 triliun yang harus direalisasikan sebelum akhir tahun.
“Anggaran tersisa masih sekitar Rp1,1 triliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera menyelesaikannya,” tambah Arief.
Selain bantuan yang bersumber dari pemerintah, Arief juga mengungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja telah menyalurkan bantuan pribadi sekitar Rp40 miliar pada awal masa penanganan bencana sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Aceh.
Arief juga menyinggung pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa (4/8/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menjadi penguat sinergi kedua belah pihak dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh.
“Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh,” ujar Arief.
Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan agar program pemulihan pertanian pascabencana dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi para petani.
