Haimalang – Peresmian Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Momentum ini semakin istimewa karena diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Bagi Yayasan PPLP-PT PGRI Malang atau yayasan PPLPÂ Unikama, kehadiran Yusril bukan sekadar agenda seremonial. Dukungan dari tokoh nasional tersebut menjadi penguat komitmen Unikama untuk membangun tradisi akademik yang mampu melahirkan gagasan, penelitian, serta rekomendasi kebijakan bagi kemajuan Indonesia.
Ketua Yayasan PPLP Unikama, Drs. Agus Priyono, M.M., mengatakan pihaknya memiliki harapan besar agar Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi berkembang menjadi pusat pemikiran atau think tank yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi berkembang menjadi pusat pemikiran (think tank) yang mampu melahirkan gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kami ingin pusat kajian ini dikenal sebagai salah satu rujukan akademik dalam isu konstitusi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.
Menurut Agus, sebagai perguruan tinggi, Unikama memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemikiran yang objektif, ilmiah, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Ia menilai pesan yang disampaikan Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam Orasi Kebangsaan mengenai pentingnya menjaga demokrasi yang berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai kearifan lokal sejalan dengan visi yang sedang dibangun Yayasan PPLP Unikama melalui pusat kajian tersebut.
Karena itu, Yayasan PPLP Unikama berkomitmen mendukung seluruh program yang dijalankan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi, mulai dari pengembangan riset, publikasi ilmiah, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Agus menjelaskan, perguruan tinggi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyelenggarakan pendidikan. Kampus juga harus menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis yang mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penjaga nalar kritis sekaligus pengembang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, keberadaan pusat kajian menjadi sangat penting agar kampus tidak hanya menjalankan proses pembelajaran, tetapi juga aktif mengkaji berbagai persoalan kebangsaan secara ilmiah,” jelasnya.
Menurutnya, isu konstitusi dan demokrasi akan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan bernegara. Melalui Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi, akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga berbagai pemangku kepentingan dapat berkolaborasi menghasilkan riset dan pemikiran yang memperkuat kualitas demokrasi Indonesia dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.
Tak hanya itu, Yayasan PPLP Unikama juga menilai keberadaan pusat kajian akan memperkuat implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
KIP UNIKAMA 2026 Dibuka, Mahasiswa Bisa Kuliah Gratis dan Dapat Bantuan Biaya Hidup
Pusat kajian tersebut diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam satu ekosistem akademik. Berbagai riset multidisiplin mengenai konstitusi, demokrasi, hukum, hingga kebijakan publik diharapkan lahir dari pusat kajian, kemudian diterapkan melalui program edukasi, seminar, pendampingan masyarakat, maupun forum diskusi yang memberikan manfaat langsung bagi publik.
“Dengan demikian, Tridarma Perguruan Tinggi tidak berhenti pada aktivitas akademik semata, tetapi mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi pembangunan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas,” tutup Agus.
Melalui dukungan penuh Yayasan PPLP Unikama dan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi diharapkan berkembang menjadi salah satu pusat rujukan akademik nasional. Kehadirannya tidak hanya memperkuat budaya riset di lingkungan kampus, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
