MALANG, HaiMalang – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #IndonesiaGawatDarurat di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026).
Massa aksi mulai memadati kawasan depan gedung dewan sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Salah satunya menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama hampir dua jam, para peserta aksi menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian di bawah pengawalan aparat keamanan. Situasi berlangsung kondusif hingga jajaran pimpinan DPRD Kota Malang turun langsung menemui massa sekitar pukul 16.20 WIB.
Ketua DPRD Kota Malang periode 2024–2029, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, hadir di tengah massa dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal itu, Amithya menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan menyatakan kesepakatan terhadap tuntutan tersebut.
“Kami sepakat memberhentikan MBG (Makan Bergizi Gratis),” ujar Amithya di hadapan peserta aksi.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Selain itu, Amithya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berjalan secara optimal. Ia menegaskan DPRD Kota Malang akan terus melakukan evaluasi dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Terima kasih yang selalu mengingatkan kami sebagai salah satu pimpinan daerah Kota Malang untuk bisa selalu mengevaluasi diri, memperbaiki, serta menyempurnakan kerja-kerja kami serta masyarakat kami yang tinggal 2,5 tahun lagi,” katanya.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi #IndonesiaGawatDarurat tersebut, mahasiswa membawa lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Tuntutan pertama adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga menyoroti isu dwifungsi POLRI dan TNI yang dinilai perlu dihentikan.
Suasana aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Tuntutan terakhir adalah mendesak pemerintah agar mengakui berbagai kesalahan kebijakan, berhenti mengelak dari kritik publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.
Menanggapi tuntutan terkait transparansi anggaran dan harga kebutuhan pokok, Amithya menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan di daerah.
Menurutnya, DPRD Kota Malang juga terus mendorong agar dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Di sisi lain, pihaknya berharap DPR RI turut mengawal berbagai kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap stabilitas harga kebutuhan masyarakat, termasuk harga BBM.
DPRD Janji Kawal Aspirasi ke Tingkat Pusat
Dukungan terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah.
Di hadapan massa aksi, Rimzah menyatakan siap menerima dan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada pihak yang berwenang di tingkat pusat.
“Tuntutan kalian semua akan sampai di tingkat pusat. Kami terima, kami akan memberikan tanda terima dan kami akan update, baik dari media sosial Gerindra Kota Malang maupun dari DPRD Kota Malang,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Rimzah bahkan meminta kontak perwakilan mahasiswa agar proses tindak lanjut dapat dipantau bersama.
Rimzah anggota DPRD Kota Malang, saat berada di tengah aksi massa.
“Jika kami tidak mengupload, kalian datang 10 kali lebih banyak ke sini. Hari ini maupun sampai tiga hari ke depan, kalian akan mendapatkan update,” ujarnya.
Aksi #IndonesiaGawatDarurat yang berlangsung sejak siang hari itu akhirnya berakhir dengan kondusif menjelang petang. Sebelum membubarkan diri, perwakilan mahasiswa bersama pimpinan DPRD Kota Malang melakukan pengecekan dokumen serta penandatanganan pernyataan sikap sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan.
Mahasiswa berharap berbagai tuntutan yang mereka suarakan tidak berhenti pada seremoni penerimaan aspirasi semata, tetapi benar-benar dapat diteruskan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.
