HaiMalang – Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Komisi VII DPR RI secara resmi menyerahkan bantuan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) kepada Pemerintah Kota Malang dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman (DPUPRPKP), Dandung Djulharjanto, Rabu (07/08/24).
PJU-TS ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh Komisi VII DPR RI salah satunya oleh Ir. H.M. Ridwan Hisjam, yang merupakan anggota DPR RI Komisi VII daerah pilihan Malang Raya. Program PJUTS ini bertujuan untuk meningkatkan penerangan di wilayah-wilayah gelap di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Mojokerto. Sejak tahun 2018, total 3.300 PJUTS telah terpasang di berbagai daerah tersebut.
Ridwan Hisjam saat meresmikan proyek PJU-TS di Kota Malang.(foto: Yanto)
Ridwan Hisjam menyatakan bahwa meskipun ia tidak lagi menjadi anggota DPR setelah 1 Oktober 2024, ia berharap program ini akan terus berlanjut.
“Program PJUTS ini dianggap sangat bermanfaat karena biaya pemeliharaan dan pemasangannya ditanggung oleh pemerintah daerah, yang mana di Kota Malang sendiri harus mengeluarkan sekitar 2 miliar rupiah per bulan dari APBD untuk pembayaran penerangan jalan ke PLN, ” beber Ridwan.
Menurut Ridwan Hisjam, distribusi PJUTS tidak hanya ditujukan untuk daerah perkampungan, tetapi juga untuk kompleks perumahan. Hal ini dianggap adil karena pemukiman real estate juga membayar pajak yang lebih tinggi dan berhak mendapatkan fasilitas yang sama.
Sementara itu, disela-sela acara, Dandung Djulharjanto, Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, mengapresiasi upaya Ridwan Hisjam dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk alokasi PJUTS.
“PJUTS ini memang sangat diperlukan khususnya di wilayah Kota Malang yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga PJUTS ini jadi solusi yang sangat strategis karena keberadaan PJUTS ini menjadikan wilayah yang kurang penerangan memberi efek atau pengaruh terhadap tingkat kriminalitas, ” ungkap Dandung.
Ia menambahkan keberadaan PJUTS juga dinilai mampu menghemat anggaran APBD Kota Malang dan mendorong anggota DPR lainnya dari wilayah Malang Raya untuk melakukan hal serupa.
