MALANG, Haimalang.com – Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkot Malang telah memberikan bantuan keuangan sejumlah Rp4,3 miliar kepada sepuluh partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu Legislatif periode 2019-2024.
Bantuan untuk partai politik di Malang ini diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., di Ruang Sidang Balai Kota Malang pada hari Selasa (16/7/2024).
Dana bantuan untuk parpol tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Pemberian dana bantuan untuk parpol akan dilaksanakan dalam dua tahap. Wahyu menyebut tahap pertama untuk bulan Januari-Agustus 2024. Dan tahap kedua yang akan diberikan pada Oktober atau November 2024.
Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima oleh setiap partai politik berbeda-beda. Tergantung dari jumlah suara sah yang diperoleh dalam Pemilu Legislatif pada Februari 2024 lalu.
Besaran dana bantun didapat dari jumlah suara sah dikalikan Rp15 ribu untuk setiap suara. Wahyu menyebut jika bantuan ini sangat besar dan termasuk paling besar di Indonesia.
Dana bantuan tersebut nantinya sebesar 60 persen akan dialokasikan untuk pendidikan politik oleh masing-masing partai politik. Sementara 40 persen sisanya digunakan untuk kebutuhan internal partai, seperti perbaikan kantor dan pembuatan atribut kepartaian.
Dengan semakin baiknya pendidikan politik ini diharapkan tingkat partisipasi masyarakat di setiap pesta demokrasi selalu tinggi, minimal 80 persen,” harap Wahyu.
Wahyu mengakui bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Termasuk mendorong reformasi politik dan menjaga iklim demokrasi.
Ernanto Joko, salah satu ketua partai politik, menyatakan bahwa bantuan ini akan menjadi tambahan amunisi untuk merangkul semua kalangan dalam proses perhelatan pesta demokrasi.
Termasuk dalam upaya pendidikan politik agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi, terutama dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.
“Pendidikan politik itu tidak jauh dari azas Pancasila. Bagaimana kader itu terdepan dalam menjaga agamanya, bagaimana juga bisa terdepan dalam kemanusiaan, peduli dan sebagainya,” jelasnya.
Di sisi lain, Tri Agus Budi Prasetyo, salah satu pengurus pengurus partai politik, mengaku akan memaksimalkan penggunaan bantuan tersebut.
Terutama untuk pendidikan politik bagi generasi muda agar mereka tidak apatis terhadap dunia politik maupun keberadaan partai politik.
Editor: IAH
