Haimalang.com – Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Malang menggelar Seminar Hukum Nasional bertajuk “Kontemplasi Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Untuk Menyongsong Pilkada 2024”.
Acara seminar nasional FH UB ini berlangsung di Auditorium Lt.6 Gedung A FH UB, Senin (23/09/2024), menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara terkemuka seperti Haris Azhar, SH., M.A., dan Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH., MH.
Dalam seminar ini, para peserta diajak untuk mendiskusikan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya menjelang Pilkada 2024.
Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara FH UB Malang, Ibnu Sam Widodo, menyampaikan harapan agar Pilkada mendatang dapat menjadi ajang kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
“Kami berharap Pilkada 2024 bisa bebas dari pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya,” ujar Ibnu.
Ibnu menuturkan jika para undangan yang merupakan para pakar hukum tata negara bermaksud untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka dalam seminar ini adalah pentingnya penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.
Para peserta juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, dan kampanye hitam.
Aktivis Haris Azhar dalam paparannya mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi campur tangan negara dalam Pilkada 2024.
“Saya melihat ada kecenderungan negara untuk semakin terlibat dalam proses politik, termasuk dalam Pilkada. Hal ini tentu saja dapat mengancam prinsip demokrasi ” ujar Haris.
Haris juga menyoroti tingginya biaya politik dalam Pilkada yang dapat menyebabkan calon kepala daerah bergantung pada dukungan finansial dari pihak-pihak tertentu.
Kondisi ini, menurutnya, dapat memicu praktik korupsi dan menghambat partisipasi calon independen.
Para peserta seminar sepakat bahwa penyelenggaraan Pilkada yang demokratis merupakan kunci bagi keberlangsungan negara.
Oleh karena itu, mereka berharap rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari seminar ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Reporter: Yanto
Editor: Imam Abu Hanifah
